Google Alert - Indonesia

	Indonesia Pembaruan harian ⋅ 25 September 2019
	BERITA
	KOMPAS.com Menelaah Sikap Jokowi, Mengapa Berbeda antara UU KPK dan RKUHP? KOMPAS.com KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, sikap Presiden Joko Widodo tidak responsif dalam merespons aki-aksi di sejumlah daerah yang menuntut pencabutan UU tentang Komisi ... Tandai sebagai tidak relevan
	CNN Indonesia Wiranto Jelaskan RUU yang Ditunda Dan Dilanjut oleh Jokowi CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto menyatakan Presiden Joko Widodo hanya menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang dari delapan RUU yang sedianya disahkan di akhir masa kerja anggota DPR periode 2014-2019, yakni Revisi UU ... Tandai sebagai tidak relevan
	KOMPAS.com Fakta di Balik Gubernur Banten Imbau Wisatawan Tak Datang ke Negeri di Atas Awan 3 Bulan Mendatang KOMPAS.com KOMPAS.com - Setelah viral di media sosial negeri di atas awan Gunung Luhur yang berada di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kini ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang datang tentunya penanasaran dan ingin ... Tandai sebagai tidak relevan
	KOMPAS.com Polisi Temukan 9 Mayat dalam Puing Bangunan, Korban Tewas Kerusuhan Wamena Jadi 27 Orang KOMPAS.com JAYAPURA, KOMPAS.com - Jumlah korban tewas akibat kerusuhan yang pecah di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019), bertambah. Hal itu diketahui setelah aparat keamanan menemukan beberapa korban tewas saat membersihkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	KOMPAS.com Tunda Pengesahan 4 RUU, DPR Punya Waktu untuk Mengkaji Ulang KOMPAS.com KOMPAS.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat Rancangan Undang-Undang ( RUU) untuk ditunda pengesahannya. Untuk itu DPR melalui Forum Badan Musyawarah (Bamus) dan forum ... Tandai sebagai tidak relevan
	Nasional Kompas.com Jokowi Tak Perlu Pasal Penghinaan Presiden, Komisi III: Kami Bikin RKUHP Bukan untuk Jokowi Nasional Kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dihapuskan. Erma mengatakan, hal itu ... Tandai sebagai tidak relevan
	KOMPAS.com ICW Heran Jokowi Tak Cabut UU KPK, tetapi Minta RUU Lain Ditunda KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi meskipun UU itu banyak diprotes masyarakat. Peneliti ICW Tama S Langkun heran lantaran ... Tandai sebagai tidak relevan
	CNN Indonesia Paripurna DPR Sahkan RUU PPP Jadi UU, RUU Kini Bisa Diwarisi CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan revisi Rancangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) menjadi undang-undang. Walhasil segala ... Tandai sebagai tidak relevan
	CNN Indonesia Titik Panas Demo Mahasiswa di Jakarta CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Demonstrasi mahasiswa untuk menolak RUU KUHP dan RUU kontroversial lain pada Selasa (24/9) merebak di berbagai titik di Jakarta. Sebagian aksi tersebut berakhir ricuh karena mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat. Tandai sebagai tidak relevan
	CNN Indonesia Mengungkap Siapa di Balik Tagar #TurunkanJokowi CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menganalisis tagar #TurunkanJokowi yang sudah menjadi cuitan terpopuler di Twitter sejak Senin (23/9) malam sekitar pukul 23:00 WIB. Berdasarkan analisis DroneEmprit ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan