Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 22 Maret 2024
	BERITA
	hukumonline.com Penipuan Donasi Online, Bisakah Uang Kembali? hukumonline.com ULASAN LENGKAP · Sumbangan Online · KLINIK TERKAIT · Hubungan Donatur, Penyelenggara PUB, dan Penerima Donasi · Hukumnya Jika Penerima Donasi Menipu. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Alasan MK Batalkan Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP hukumonline.com Rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas, sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh: Agus Sahbani. Bacaan 6 Menit. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Sanksi Tidak Lapor SPT: Denda hingga Pidana hukumonline.com Apakah benar dapat dipidana jika tidak lapor SPT tahunan meskipun tidak secara sengaja? Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan. 15.000+ masalah hukum telah dikonsultasikan bersama kami. lawyer 0. lawyer 1. lawyer 2. 60+. 30 Menit Konsultasi via Chat ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Perlu Mengakomodir Aturan THR bagi Pengemudi Transportasi Daring hukumonline.com Pemberian THR tidak melulu dikaitkan dengan adanya hubungan kerja formal berdasarkan adanya upah, perintah, dan pekerjaan. Perlu merevisi Permenaker 6/2016 agar mengatur kewajiban THR bagi pekerja kemitraan. Oleh: Ady Thea DA. Bacaan 4 Menit. Ilustrasi. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Perjuangkan Hak Asuh Anak, Ibu-ibu Ini 'Mengadukan' Nasibnya ke MK hukumonline.com Mereka melayangkan pengujian Pasal 330 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal penculikan anak, khususnya meminta tafsir kata "barangsiapa". Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Mandat UU, Tapi Menambah Beban Rakyat hukumonline.com Di tengah kenaikan harga-harga barang pokok, pemerintah merencanakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Oleh: Mochamad Januar Rizki. Bacaan 3 Menit. Vice Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Pemerintah Terus Kaji Rencana Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen hukumonline.com Meski kebijakan tersebut telah ditetapkan pada UU HPP, namun pemerintah juga memantau perkembangan terkini. Oleh: M. Agus Yozami. Bacaan 3 Menit. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo. Foto: Tangkapan layar YouTube. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Pemerintah Terus Kaji Rencana Kenaikan PPN 12 Persen hukumonline.com Meski kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam UU HPP, namun pemerintah juga memantau perkembangan terkini. Oleh: M. Agus Yozami. Bacaan 3 Menit. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo. Foto: Tangkapan layar YouTube. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Kota Pontianak Presiden Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pemerintah Kota Pontianak Bisa Dilewati Kendaraan Mulai Pukul 16.00 WIB. PONTIANAK – Bunyi tombol sirine menandai diresmikannya Duplikasi Jembatan Kapuas (DJK) I oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran kementerian Kabinet Indonesia Maju ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wakil Presiden Republik Indonesia Hadiri Pengukuhan KDEKS Sulawesi Tenggara, Wapres Paparkan Tiga Pesan Strategis Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk itu, sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyambut baik pembentukan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). "Hari ini ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan