Kamis, 30 Januari 2025

Google Alert - berita

Google
berita
Pembaruan harian 31 Januari 2025
BERITA
hukumonline.com
Jaksa di KPK mesti memformulasikan dakwaan dengan berbagai pasal berlapis atau memetakan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh pelaku. Rofiq Hidayat. 30 Januari 2025. Bacaan 3 Menit. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
KOMPAS.com
Kecelakaan ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah beberapa kecelakaan serupa terjadi di berbagai pantai di Selatan Jawa, di mana para korban terseret arus balik yang sangat kuat. Arus balik tersebut sering disebut dengan istilah rip current ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
hukumonline.com
Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah adanya penekanan terhadap keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Prinsip-prinsip ini akan membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
KOMPAS.com
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti menjelaskan penggantian nama ini sudah selaras dengan visi Kemendikdasmen. Adapun visi tersebut yakni memberikan pendidikan bermutu dan layanan terbaik untuk ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
hukumonline.com
Pertama, penyesuaian kelembagaan/nomenklatur dari badan Menjadi Kementerian. Kedua, penambahan pengaturan terkait fungsi promosi dan pemanfaatan peluang kerja terkait dengan pemasaran. Ketiga, penyesuaian nomenklatur atase ketenagakerjaan (atnaker) menjadi ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
hukumonline.com
Bahkan ada juga pekerja anak yang dimanfaatkan untuk kepentingan suara dalam pemilu. Dari berbagai pengalaman itu dia mengusulkan RUU PPMI memuat sedikitnya 3 substansi utama. Pertama, menekankan pentingnya kemampuan komunikasi di negara penempatan.
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Liputan6.com
Pada periode seratus hari pertama masa kerjanya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beserta jajaran mencatatkan pencapaian yang tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah, tetapi juga harapan besar bagi masa depan digital ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
hukumonline.com
Pengamat hukum pidana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan para tim penyusun Rancangan UU KUHP telah menyiapkan dua hal, yakni membentuk peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi KUHP nasional secara masif. " ...
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
hukumonline.com
Perlu penguatan terhadap implementasi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mulai dari keterampilan yang responsif gender, jaminan sosial, pembiayaan, pengawasan, penanganan kasus, dan sanksi pidana. Ady Thea DA. 30 Januari 2025. Bacaan 3 Menit.
Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts.
RSS Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS
Kirimkan Masukan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar