Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 19 Februari 2025
	BERITA
	hukumonline.com Disetujui, Ini 6 Substansi Utama UU Perubahan Keempat Minerba hukumonline.com Salah satunya, perubahan kebijakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada koperasi, usaha kecil dan menengah (UMK), BUMN/BUMD dan badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, serta BUMN/BUMD atau badan usaha swasta untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2025, Kemenkum Sosialisasikan Layanan Hukum dan Transformasi ... Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA). Momen ini dimanfaatkan Kemenkum untuk menyosialisasikan pelayanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak 2025: Meningkatkan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Pontianak, 18 Februari 2025 – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka Kick Off Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 yang berlangsung secara daring pada Selasa (18/2). Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tatap Perekonomian 2025, Pemerintah Siapkan Sejumlah Strategi Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Global Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kondisi perekonomian global diproyeksikan tumbuh pada rentang 2,7% - 3,3% pada tahun 2025. Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Resmi Dikukuhkan, DWP Kemenkum Kalsel Siap Berperan Aktif Serta Sukseskan Program Kerja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banjarmasin, Humas_Info - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan secara bersama-sama dalam kegiatan Pengukuhan Ketua & Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Seluruh ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ketua DWP Kanwil Kemenkum Hadiri Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Seluruh Indonesia Masa Bakti 2024-2029 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Lebih lanjut Penasehat DWP Kemenkum RI, Mega Edward Omar "Dharma Wanita bukan hanya organisasi pendamping, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kesejahteraan keluarga besar Kemenkum. Dengan sinergi yang baik, kita dapat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenkumham Babel Ketua & Pengurus DWP Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Pengukuhan Pengurus DWP secara Hybrid Kemenkumham Babel Pengukuhan ini dipimpin oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenkum RI, Ny. Ully Nico Afinta menyampaikan dalam sambutannya bahwa DWP memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum, dalam aspek sosial, pendidikan, ... Tandai sebagai tidak relevan
	sumsel.kemenkum.go.id Pelatihan Paralegal Serentak di Sumatera Selatan: Menyiapkan Tenaga Hukum untuk Masyarakat Desa sumsel.kemenkum.go.id Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menggelar Pelatihan Paralegal Serentak di wilayah Sumatera Selatan secara daring, Selasa (18/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Resolusi ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Mengevaluasi Berkala Pejabat Negara hukumonline.com Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan bahwa revisi ini memberi ruang kepada DPR untuk meninjau kembali kinerja pejabat lembaga negara yang telah dipilih dan ditetapkan oleh DPR dalam paripurna. Ruang yang dimaksud sebagaimana ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BPOM Tegaskan Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik untuk Perlindungan Konsumen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, InfoPublik – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengingatkan pelaku usaha di bidang kosmetik untuk mematuhi ketentuan tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetik yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan