Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 5 Maret 2025
	BERITA
	hukumonline.com Miris, Ketentuan Operasi Militer UU TNI Kerap Dilanggar hukumonline.com Operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Komisi I DPR tidak pernah diminta persetujuan penempatan pasukan militer, kecuali untuk kebutuhan peacekeeping. Ady Thea DA. 3 Maret 2025. Bacaan 3 Menit. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Investor Baru Siap Ambil Alih, Menaker: Eks Pekerja Sritex Berpotensi Kembali Dipekerjakan hukumonline.com Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa para mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan kembali dipekerjakan dalam kurun waktu dua minggu mendatang. Pernyataan ini disampaikan setelah tim kurator memastikan adanya investor yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	www.radenintan.ac.id Gubernur Baru, Harapan Baru: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Islam www.radenintan.ac.id Dalam konteks pembangunan daerah, peran gubernur sangat vital dalam menentukan arah kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Lampung, pemimpin baru yang terpilih diharapkan dapat membawa angin segar melalui ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kolaborasi Kemenkum Kalsel dan Pemkot Banjarmasin, "Baimbai" Dorong Peningkatan Layanan KI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banjarmasin, Humas_Info – Optimalkan Pelayanan Kekayaan Intelektual di Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti disela audiensinya dengan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com YLKI: Konsumen Bisa Gugat Pertamina Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah hukumonline.com Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menegaskan bahwa konsumen berhak untuk menuntut keadilan atas kerugian yang mereka alami. Anda bosan baca berita biasa? Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Kota Surabaya Pemkot Surabaya Terapkan Efisiensi Anggaran dengan Smart Governance Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan optimalisasi sistem kerja berbasis smart governance. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang ... Tandai sebagai tidak relevan
	lampung.kemenkum.go.id Hadiri Pidato Gubernur Terpilih, Kemenkum Lampung Siap Dukung Program Pemerintah Provinsi Lampung lampung.kemenkum.go.id Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Lampung menunjukkan dukungan terhadap program pembangunan daerah yang diusung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Selasa (04/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkumham Lampung Dorong Partisipasi Kades/Lurah Mengikuti PJA 2025, Kanwil Kemenkum Lampung Koordinasi dengan Dinas PMD Kanwil Kemenkumham Lampung Bandar Lampung – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Laila Yunara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung bersama Tim Penyuluh Hukum melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ... Tandai sebagai tidak relevan
	ppid lampung Briefing Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ppid lampung BANDARLAMPUNG --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela lakukan briefing perdana bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lt.3, Kantor ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi jawa Timur Wali Kota Eri Cahyadi Bicara Soal Tantangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan 2025-2030 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi jawa Timur Jatim Newsroom - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pelaksanaan program-program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pengelolaan fiskal. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan