Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 29 Mei 2025
	BERITA
	ITB Berita ITB Terima 1.740 Calon Mahasiswa Baru dari Jalur SNBT 2025 ITB Berita BANDUNG, itb.ac.id - Institut Teknologi Bandung (ITB) menerima 1.740 calon mahasiswa baru program sarjana melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Jumlah penerimaan mahasiswa tersebut merupakan 100% dari daya tampung yang disediakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wamenkum Eddy Jelaskan Urgensi Pemberlakuan KUHAP yang Baru Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak ... Tandai sebagai tidak relevan
	IESR Menelusuri Pemanfaatan Energi Matahari di Pulau Dewata IESR Denpasar, 21 Mei 2025 – Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menggelar Jelajah Energi Bali, sebuah acara untuk menjelajahi potensi dan implementasi energi ... Tandai sebagai tidak relevan
	www.ksp.go.id Presiden Prabowo Sambut Presiden Macron, Teken 21 Kesepakatan Strategis Indonesia–Prancis www.ksp.go.id Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron dalam upacara kenegaraan yang digelar megah di Istana Merdeka, Jakarta. Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pemerintah Indonesia Serukan Komitmen untuk Mengedepankan Inklusivitas dalam Pembangunan Sub-Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto pada KTT yang menandai 30 tahun berdirinya BIMP-EAGA tersebut, yang juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2025. Dalam kesempatan ... Tandai sebagai tidak relevan
	jabar.kemenkum.go.id Susun Formulasi Terbaik KUHAP, Kemenkum Libatkan Koalisi Masyarakat Sipil jabar.kemenkum.go.id Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menyusul akan diberlakukannya KUHP Nasional pada Januari 2026 mendatang. Untuk merumuskan formulasi KUHAP yang terbaik, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Monitor Indonesia Perkuat Kolaborasi, Kemendikdasmen Berikan Apresiasi kepada Para Penggerak dan Inovator Pendidikan Nasional PPG Kemdikbud Jakarta, 26 Mei 2025 – Upaya membangun pendidikan yang bermutu tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kontribusi nyata dari berbagai pihak yang terlibat langsung. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( ... Tandai sebagai tidak relevan
	JPNN.com Beri Pemahaman Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Kemenkum Gelar Sosialisasi RUU KUHAP jateng.kemenkum.go.id Webinar ini mengangkat tema, "Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu". Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan tersebut via aplikasi zoom dari ... Tandai sebagai tidak relevan
	Provinsi Sulawesi Selatan Wagub Sulsel Minta TPID dan TP2DD Bergerak Cepat Kendalikan Inflasi Jelang Idul Adha Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, sulselprov.go.id - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Radar Jember Gerak Cepat, Provinsi Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih Pemprov Lampung PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan