Google Alert - Indonesia

	Indonesia Pembaruan harian ⋅ 4 Juni 2025
	BERITA
	hukumonline.com Pemerintah Tegaskan Tak Ada Larangan Pejabat Negara Pimpin Organisasi Advokat hukumonline.com Jika terjadi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan, penyelesaiannya menjadi ranah PTUN sebagaimana ketentuan UU Administrasi Pemerintah yang secara khusus mengatur mekanisme mitigasi risiko konflik kepentingan. CR 34. 3 Juni 2025. Bacaan 4 Menit. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Target 100 Hari Gubernur Kalteng Terlampaui dengan Baik, Capaian Di Atas Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo secara resmi memaparkan capaian Program 100 Hari Kerja di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Senin (2/6/2025). Mengawali sambutannya, Gubernur mengajak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Gandeng UNODC, KPK Bangun Kesadaran Kolektif untuk Cegah dan Kelola Konflik Kepentingan di Sektor Publik KPK Konflik kepentingan seringkali luput dari perhatian, padahal bisa menjadi celah pertama terjadinya korupsi. Tidak selalu terang, namun dampaknya nyata. Seperti bayangan yang mengikuti langkah, konflik kepentingan (conflict of interest/COI) menyelinap ... Tandai sebagai tidak relevan
	Palembang Ratu Dewa: Palembang Siap Sukseskan Koperasi Merah Putih Palembang Sejumlah menteri dan wakil menteri hadir di acara ini. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf ... Tandai sebagai tidak relevan
	PPG Kemdikbud Meningkatkan Kualitas Pendidikan Guru: Pemerintah Dorong Kolaborasi Internasional melalui Webinar PGIA PPG Kemdikbud Surabaya, 16 Mei 2025 – Transformasi digital dan tuntutan globalisasi membawa dampak signifikan pada dunia pendidikan, khususnya dalam persiapan tenaga pendidik menghadapi era yang terus berkembang. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Direktorat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Kota Surabaya Wali Kota Eri Tegaskan, Pemilik Usaha Wajib Urus Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Pemerintah Kota Surabaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan Satpol PP Surabaya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) juru parkir (Jukir) liar di toko modern kawasan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Selasa (3/6/2025). Tandai sebagai tidak relevan
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Wali Kota Palangka Raya Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Fairid Naparin menyebutkan pentingnya Pancasila sebagai pondasi utama dalam pembangunan bangsa. "Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman ... Tandai sebagai tidak relevan
	Diskominfotik Kabupaten Bengkalis Menuju Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan, Pemkab Bengkalis dan Jepang Saling Sinergi Diskominfotik Kabupaten Bengkalis BENGKALIS – Dalam meningkatkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Kota UBE-Jepang Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima kunjungan delegasi Jepang yang tergabung dalam Ube International Environmental Cooperative Association ... Tandai sebagai tidak relevan
	Radar Madura Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Jakarta-Kanwil Kemenkum DK Jakarta, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU, Sukino, mengikuti rapat secara online bersama sejumlah instansi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Antara Kalbar Konsisten Jaga Transparansi, Pemprov Kalteng Raih WTP ke-11 Kali Berturut-turut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalteng berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan