Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 2 Oktober 2025
	BERITA
	hukumonline.com Kodifikasi Jadi Strategi Revisi RUU Sisdiknas, Atur Guru hingga Anggaran Pendidikan hukumonline.com Setidaknya ada 2 UU terdampak yakni UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Berkaitan juga dengan UU Otonomi Daerah. Ady Thea DA. 30 September 2025. Bacaan 3 Menit. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani (tengah) dan pengamat pendidikan, ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com RI di Dewan HAM PBB: Akuntabilitas Adalah Kunci Perdamaian Palestina hukumonline.com Meski pengiriman bantuan kemanusiaan menjadi hal penting, namun Pemerintah Indonesia melalui Kementerian HAM secara tegas menyatakan akuntabilitas tetap menjadi aspek yang tidak terpisahkan demi memutus rantai penderitaan yang dialami Palestina. Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenag Kitab Kuning dari Sengkang untuk Dunia Kemenag Perhelatan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan tradisi keilmuan Islam Nusantara yang akan kembali menggema dari Sengkang ke pentas dunia. Inilah panggung baru yang menyatukan teks, tradisi, dan jejaring keilmuan di bawah payung Nusantara. Tradisi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Supervisi Anggaran TA 2026: Kanwil Kemenkum Kalsel Mantapkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan tim supervisi dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka pelaksanaan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian ... Tandai sebagai tidak relevan
	BBC News Indonesia Ribuan kasus keracunan, SPPG terus beroperasi – 'Sertifikat laik kebersihan sedang diurus' BBC News Indonesia Di lapangan, beberapa SPPG yang BBC News Indonesia sambangi mengaku menjaga kualitas pelayanan—termasuk perihal higienitas. Namun, sejumlah kendala serius tetap dijumpai. Bahkan sejumlah SPPG masih mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Kanwil Kemenkum Kalbar Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025: Pancasila Perekat Bangsa Menuju ... Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memimpin langsung jalannya kegiatan. Rangkaian upacara dimulai dari penghormatan umum, laporan komandan upacara, mengheningkan cipta, pembacaan teks ... Tandai sebagai tidak relevan
	kemenkumham jabar Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Kakanwil Kemenkum Jabar Hadiri Upacara di Gedung Sate kemenkumham jabar BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat, Asep Sutandar, mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di halaman Gedung Sate, Bandung, pada hari Rabu (1/10/2025). Upacara berlangsung dengan khidmat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Universitas Gadjah Mada Pemerintah Ingin Olah Sampah Jadi Listrik, Pakar UGM Sebut Untung Rugi Proyek PLTSa Universitas Gadjah Mada Pemerintah pusat memasukkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu program prioritas dalam proyek pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Rencana pembangunan ini kemudian ditargetkan untuk mulai beroperasi pada 2027 dinilai ... Tandai sebagai tidak relevan
	jogja.kemenkum.go.id 17 PPPK Baru di Kanwil Kemenkum DIY Siap Dukung Kinerja Pelayanan Publik jogja.kemenkum.go.id YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali memperkuat barisan pegawai dengan dilaksanakannya serah terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (1/10/2025). Sebanyak 17 pegawai resmi bergabung, terdiri dari 7 PPPK ... Tandai sebagai tidak relevan
	MMC Kalteng Rakor Regional Koperasi Merah Putih: Diskop Kalteng Dorong Percepatan Integrasi Koperasi Merah Putih dalam ... MMC Kalteng Melalui Rakor ini, KDKMP ditegaskan tidak hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga motor penggerak perekonomian rakyat yang berdaya saing. Sinergi kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN diharapkan mampu mempercepat tercapainya desa mandiri dan ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan