Selasa, 31 Mei 2016

Google Alert - Indonesia

Google
Indonesia
Pembaruan harian 1 Juni 2016
BERITA
KPK: Janji Suap kepada Hakim Tipikor Bengkulu Rp1 Miliar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa (kanan) bersama Plt.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ...
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, berinisial JP tiba di gedung KPK setelah dipindahkan dari Bengkulu, Jakarta, Selasa (24/5/2016).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bila gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terhadap keputusan Gubernur DKI yang memberi izin pelaksanaan pada PT Muara Wisesa Samudera untuk mereklamasi Pulau ...
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara berunjuk rasa meminta keadilan atas gugatan izin reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 31 Mei 2016.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
TNI Angkatan Laut menepis kabar yang beredar di media sosial bahwa kapal perang KRI Pati Unus-384 tenggelam akibat torpedo kapal musuh.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
JAKARTA - Seksolog, Boyke Dian Nugraha angkat bicara terkait suntik kebiri yang menjadi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Dirjen PHU (Pengelenggara Haji Umroh) Kemenag Abdul Djamil memberikan kata sambutanya sekaligus membuka acara Musyawarah Kerja HIMPUH 2015 di Jakarta.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
JAKARTA - Membeludaknya jumlah PNS membuat pemerintah kini siap 'menendang' alias memecat PNS sekira 1 juta orang mulai 2017 hingga 2019.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit lansiran ini
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts.
RSS Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS
Kirimkan Masukan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar