| | ||||||||
| Indonesia | ||||||||
| BERITA | ||||||||
KPK: Janji Suap kepada Hakim Tipikor Bengkulu Rp1 Miliar KPK: Janji Suap kepada Hakim Tipikor Bengkulu Rp1 Miliar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa (kanan) bersama Plt.
| ||||||||
Hari Ini, MKD Akan Sidangkan Kasus Ruhut Terkait 'Hak Asasi Monyet' Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).
| ||||||||
Ahok: Alhamdulillah Puji Tuhan jika DKI Kalah Gugatan Reklamasi Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ...
| ||||||||
SUAP PN BENGKULU: 5 Orang Tersangka Jalani Pemeriksaan Perdana Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, berinisial JP tiba di gedung KPK setelah dipindahkan dari Bengkulu, Jakarta, Selasa (24/5/2016).
| ||||||||
Ahok Ucap Alhamdulillah Jika Gugatan Reklamasi Dikabulkan VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bila gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terhadap keputusan Gubernur DKI yang memberi izin pelaksanaan pada PT Muara Wisesa Samudera untuk mereklamasi Pulau ...
| ||||||||
Sidang Putusan Gugatan Reklamasi Pulau G Diwarnai Unjuk Rasa Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara berunjuk rasa meminta keadilan atas gugatan izin reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 31 Mei 2016.
| ||||||||
TNI AL sanggah KRI Pati Unus tenggelam kena torpedo TNI Angkatan Laut menepis kabar yang beredar di media sosial bahwa kapal perang KRI Pati Unus-384 tenggelam akibat torpedo kapal musuh.
| ||||||||
Dokter Boyke: Lebih Baik Dihukum Mati daripada Suntik Kebiri JAKARTA - Seksolog, Boyke Dian Nugraha angkat bicara terkait suntik kebiri yang menjadi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak.
| ||||||||
Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Hingga 84 Persen Dirjen PHU (Pengelenggara Haji Umroh) Kemenag Abdul Djamil memberikan kata sambutanya sekaligus membuka acara Musyawarah Kerja HIMPUH 2015 di Jakarta.
| ||||||||
Pemerintah Wajib Transparan Jika Ingin Pecat PNS JAKARTA - Membeludaknya jumlah PNS membuat pemerintah kini siap 'menendang' alias memecat PNS sekira 1 juta orang mulai 2017 hingga 2019.
| ||||||||
| Lihat hasil lainnya | Edit lansiran ini | ||||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar