| | ||||||||
| berita | ||||||||
| BERITA | ||||||||
Cegah Radikalisme, IAIN Tulungagung Perketat Seleksi Mahasiswa Baru MerahPutih.com - Rektorat IAIN Tulungagung, Jawa Timur akan memperketat seleksi mahasiswa baru dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas mahasiswanya demi mencegah masuknya paham radikalisme ke dalam kampus mereka.
| ||||||||
Digaji Rp 112 Juta, Apa Tugas Megawati cs di BPIP? Banyak yang menilai gaji atau hak keuangan yang diterima jajaran BPIP berjumlah fantastis dan tidak sesuai beban kerjanya. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan mendapatkan Rp 112 juta setiap bulannya.
| ||||||||
THR untuk ormas, silakan selama tak dipaksa Ini isu klasik yang selalu berulang setiap menjelang Hari Raya Idulfitri. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang rutin dibagikan setiap tahun kepada para pekerja formal, baik PNS maupun swasta, membuat kalangan di luar itu juga berminat "mencicipi".
| ||||||||
Gaji Dirapel Setahun, Berapa yang Akan Diterima Megawati cs di BPIP? Padahal, Megawati Soekarnoputri cs sudah dilantik dan efektif bekerja sejak Juni 2017 lalu. Saat itu lembaga ini masih berbentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang dibentuk lewat Peraturan Presiden 54 Tahun 2017.
| ||||||||
FBR Minta THR ke Perusahaan, DPRD DKI: Jangan Dipersoalkan A+ A-. JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat Taufikurrahman tidak mau ambil pusing dengan adanya surat Forum Betawi Rempug (FBR) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke sejumlah perusahaan.
| ||||||||
Gerindra Sarankan Pimpinan BPIP Kembalikan Gaji ke Negara Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Riza Patria, ikut mengomentari isu gaji fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
| ||||||||
Soal Gaji Besar BPIP, Masyarakat Diminta Berprasangka Baik Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tak mempersoalkan kebijakan pemerintah memberikan gaji besar kepada pejabat dan anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
| ||||||||
KPK Dukung KPU Larang Eks Napi Koruptor Nyaleg A+ A-. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana (Napi) kasus korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg).
| ||||||||
Waisak 2018, Biksu Tadisa Ingatkan Manusia Tak Terjebak Perbedaan HARI Trisuci Waisak 2018 ditandai meditasi selama beberapa saat oleh umat Buddha dan para biksu sangha di pelataran Candi Borobudur Kabupaten Magelang.
| ||||||||
Bamsoet Anggap KPU Rampas Hak Warga Negara Jika Melarang Eks Koruptor Jadi Caleg Jakarta, Gatra.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak melanggar undang-undang terkait rencana pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif.
| ||||||||
| Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini | ||||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar