Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 23 Juli 2025
	BERITA
	hukumonline.com Pemerintah Bangun Sistem Data Terintegrasi Korban Pelanggaran HAM hukumonline.com Langkah ini memungkinkan penegasan komitmen negara dalam menghadirkan pemulihan yang menyeluruh dan berpihak pada para penyintas. Ada tiga rekomendasi. Willa Wahyuni. 21 Juli 2025. Bacaan 2 Menit. Penyepakatan data korban atau ahli waris korban ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Tak Dilibatkan dalam Pembahasan, Seberapa Besar Pengaruh RUU KUHAP Terhadap KPK? hukumonline.com RUU KUHAP dikhawatirkan akan mengkerdilkan lex specialis yang dimiliki KPK. Undangan DPR kepada KPK untuk membahas RUU KUHAP sangat dinantikan. Aji Prasetyo. 22 Juli 2025. Bacaan 3 Menit. Kabag Perencanaan Peraturan pada Biro Hukum KPK, ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Menakar Dampak Tarif Trump bagi Konsumen hukumonline.com Pemerintah Indonesia bisa menerapkan regulasi non tarif, misalnya standar mutu, SNI, halal. Intinya kepentingan dalam negeri jangan sampai dikorbankan, tidak hanya konsumen, tetapi juga kepentingan petani, produk lokal, UKM-UMKM, termasuk entitas BUMN ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Sulteng Kemenkumham Menuju Ekonomi Berdaulat, Presiden Luncurkan 80 Ribu Koperasi Berbadan Hukum Kanwil Sulteng Kemenkumham Klaten - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah meluncurkan kelembagaan 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah berbadan hukum di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan koperasi merupakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pajak Luncurkan Piagam Wajib Pajak, Dirjen Pajak: Wujud Keterbukaan dan Kepastian Hukum Pajak Masih dalam semarak Hari Pajak pada 14 Juli 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers' Charter) sebagai momentum deklarasi dan komitmen DJP dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Tandai sebagai tidak relevan
	MMC Kalteng Mendagri Minta Daerah dengan IPH Tinggi Segera Bertindak, Jangan Tunggu Inflasi Makin Dalam MMC Kalteng Kemudian dengan para asosiasi pedagang di daerahnya masing-masing," kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ... Tandai sebagai tidak relevan
	Palembang Mendagri Dampingi Presiden Prabowo Luncurkan Kelembagaan 80.000 Kopdeskel Merah Putih Palembang Klaten – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang digelar secara serentak. Kegiatan berlangsung secara hybrid ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenko PMK Menko PMK: Penanganan Stunting Perlu Data Akurat dan Precision Policy Kemenko PMK Kemenko PMK dan BPS Sepakati PKS Integrasi Data Stunting KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kebijakan penanggulangan stunting tidak bisa lagi dilakukan secara seragam, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenko PMK Data Valid Kunci Kebijakan Presisi, Kemenko PMK Dukung Pemutakhiran PK-25 Kemenko PMK KEMENKO PMK — Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap kebijakan berbasis data melalui pelaksanaan Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang diselenggarakan di Auditorium BKKBN, Jakarta, Senin (21/7/2025). Tandai sebagai tidak relevan
	www.kemenpppa.go.id Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia dan Sarat Makna www.kemenpppa.go.id Dalam acara nonton bareng film animasi "Jumbo" yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Minggu (20/7) lalu bekerjasama dengan PT. Graha Layar Prima (CGV Cinemas) ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan