Google Alert - Indonesia

	Indonesia Pembaruan harian ⋅ 30 Juli 2025
	BERITA
	hukumonline.com Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Diuji ke Mahkamah Konstitusi hukumonline.com Sementara dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3), menyebutkan, 'Yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian' adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri'. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Dukung Penuh Pembiayaan Koperasi Merah Putih, Menkeu: Pemberian Pinjaman Tetap Harus Hati-hati hukumonline.com Pemerintah sedang menyiapkan keseluruhan kerangka regulasi dan kebijakan agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui kebijakan afirmatif pemerintah tetap dapat dijalankan secara akuntabel dan berkelanjutan. Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Potensi Sanksi Hukum Sound Horeg hukumonline.com Fenomena sound horeg menimbulkan banyak perdebatan, salah satunya pendapat bahwa sound horeg merusak. Hal ini karena banyak anggapan sound horeg lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Seperti menimbulkan polusi suara, terlebih ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenkumham Jateng Menuju Birokrasi Berkinerja dan Transparan: Rakordal Kementerian Hukum Hadirkan Tiga Kementerian Strategis Kemenkumham Jateng Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari BPKP, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan yang memberikan penguatan dalam aspek pengendalian intern, akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Deputi Bidang PIP ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Potensi Konflik Norma Fungsi Ganda Baznas, Ahli: Perlu Pemisahan Regulator dan Pelaksana Teknis Zakat hukumonline.com Fungsi ganda yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai regulator sekaligus operator dalam pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum. Demikian disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkumham Lampung Evaluasi Capaian Kementerian Hukum, Kanwil Lampung Hadiri Rakordal Kinerja Semester I Tahun 2025 Kanwil Kemenkumham Lampung Depok — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester I Tahun 2025 yang dilangsungkan di Kampus Pengayoman Pancasila, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Gandul, Depok, Jawa Barat. Tandai sebagai tidak relevan
	Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia Disso Asia 2025, Kolaborasi Strategis Indonesia dan India Menuju Kemandirian Farmasi Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia Jakarta - BPOM menjadi tuan rumah untuk kegiatan Disso Asia 2025, simposium internasional di bidang ilmu disolusi dan pengembangan kualitas obat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada Selasa—Rabu (29—30/7/2025) ini terselenggara atas kolaborasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	jateng.kemenkum.go.id Kemenkum Bahas Akselerasi Kinerja dan Layanan Publik Digital dalam Rakor Nasional di Depok jateng.kemenkum.go.id DEPOK – Upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik berbasis digital menjadi sorotan utama dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang digelar Kementerian Hukum RI pada Selasa, 29 Juli 2025 di Auditorium Kampus ... Tandai sebagai tidak relevan
	babel.kemenkum.go.id PNBP Naik, Kinerja Meningkat, Kementerian Hukum Prioritaskan Program Utama Presiden Prabowo babel.kemenkum.go.id Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa capaian Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Sulteng Kemenkumham Pengendalian Kinerja Semester I Kemenkum Sulteng: Fokus Capaian dan Inovasi Kanwil Sulteng Kemenkumham Depok — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) turut ambil bagian dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan