Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 19 November 2025
	BERITA
	hukumonline.com Menkum Sebut Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur hukumonline.com Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur, saat merespons adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Label Halal Indonesia, Kepatuhan Regulasi Bertransformasi Menjadi Strategi Daya Saing Global hukumonline.com Direktur Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Yanis Naini, menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan Label Halal Indonesia pada setiap produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Langkah ini menjadi upaya ... Tandai sebagai tidak relevan
	ITB Berita Rektor Tandatangani Nota Kesepahaman ITB dan PP Muhammadiyah tentang Tridarma Perguruan Tinggi ITB Berita Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menandatangani Nota Kesepahaman antara ITB dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengenai Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Senin (17/11/2025) di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Percepat Transformasi Pendidikan, Presiden Luncurkan Digitalisasi Pembelajaran untuk 288Ribu Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta, 17 November 2025 - Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini merupakan langkah strategis ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Penutupan Latsar CPNS 2025: Kanwil Kemenkum Kalsel Tegaskan Komitmen Penguatan SDM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring kegiatan Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI sampai dengan XV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemendikdasmen Belajar Melalui Panel Interaktif Digital Lebih Cepat, Interaktif, dan Menyenangkan Kemendikdasmen Jakarta– Sebanyak lebih dari 173 ribu sekolah telah menerima dan memanfaatkan Panel Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP) sebagai media belajar. Sekolah sejumlah itu merupakan bagian dari sasaran Program Digitalisasi Pembelajaran, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Kanwil Kemenkum Kalbar Ikuti Seri Webinar Edukasi KI #37: "Karya Berbasis Kecerdasan Buatan, Milik Siapa?" Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan KI Devy Wijayanti, para JFT dan JFU Bidang Pelayanan KI, serta Helpdesk Pelayanan KI. Webinar menghadirkan dua narasumber kompeten, yaitu Achmad Iqbal Taufiq, Analis Hukum Ahli Muda DJKI, dan Ari Juliano, ... Tandai sebagai tidak relevan
	MariNews RKUHAP Resmi Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPR MariNews MARINews, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta Selasa (18/11). Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di 38 Provinsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peluncuran ini diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi, menandai langkah besar menuju pemerataan layanan pendidikan digital di seluruh Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih ... Tandai sebagai tidak relevan
	MariNews Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Kajian Kritis KUHAP 1981 Orde Baru menuju RKUHAP Reformis MariNews Namun, dinamika kejahatan modern seperti kejahatan digital, kejahatan korporasi, serta tuntutan transparansi mengungkapkan berbagai kelemahan struktural KUHAP 1981, termasuk keterbatasan dalam pengawasan hakim, ketimpangan posisi antara aparat penegak ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan