Google Alert - berita

	berita Pembaruan harian ⋅ 20 November 2025
	BERITA
	hukumonline.com DPR Ketuk Palu! RUU KUHAP Resmi Jadi UU Dampingi KUHP 2026 hukumonline.com "Apakah RUU KUHAP dapat disetujui menjadi UU? Setuju!," kata politisi PDIP itu dijawab setuju seluruh peserta rapat paripurna DPR, selasa (18/11/2025). Dalam kesempatan itu Ketua Komisi ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Koalisi Masyarakat Sipil Nilai KUHAP Baru Bertentangan dengan Agenda Reformasi Kepolisian hukumonline.com Sejumlah pasal dalam RKUHAP dinilai berpotensi mengancam hak-hak warga, melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan, dan memperdalam impunitas aparat. Hanifah Dwi Jayanti. 19 November 2025. Bacaan 3 Menit. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman saat memberikan ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Perundungan Siswa SMPN 19 Tangsel, Komnas PA Banten: Ada Potensi Pelanggaran UU Perlindungan Anak hukumonline.com Padahal UU Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melindungi siswa dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kejahatan lainnya. Ferinda K Fachri. 19 November 2025. Bacaan 5 Menit. Hukumonline. SMPN 19 Tangerang Selatan dinilai lalai dalam kasus dugaan ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Mengenal DPA dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi oleh Korporasi hukumonline.com Mengedepankan negosiasi yang dikontrol ketat, Indonesia dapat meniru keberhasilan yurisdiksi lain dalam menegakkan hukum korporasi. Reformasi KUHAP 2025 menjadi kesempatan emas memformalkan mekanisme ini sebagai strategi penegakan hukum yang mengedepankan ... Tandai sebagai tidak relevan
	hukumonline.com Komisi III Klarifikasi 7 Poin Informasi Hoax soal Ketentuan KUHAP Baru hukumonline.com Persetujuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi UU dalam rapat paripurna DPR menuai berbagai respons dari publik. Ada informasi yang beredar di media sosial menyoroti sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru. Karenanya Komisi III ... Tandai sebagai tidak relevan
	www.hukumonline.com DPR Ketuk Palu! RUU KUHAP Resmi Jadi UU Dampingi KUHP 2026 www.hukumonline.com Proses pembahasan setidaknya dilakukan dalam waktu satu tahun. Komisi III menyebut telah berupaya maksimal menjalankan mekanisme partisipasi publik secara bermakna. Ady Thea DA. 17 November 2025. Bacaan 4 Menit. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman saat ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPU KPU Palangkaraya Dorong Partisipasi Politik Pemuda Melalui Sekolah Politik dan Pemilu KPU Palangkaraya, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya berperan aktif dalam penyelenggaraan Sekolah Politik dan Pemilu yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya selama tiga hari, 11-13 November ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Momentum Hari Bakti Kemenimipas Ke-1, Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Tasyakuran Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-1 Tahun 2025, yang digelar di Lapas Kelas IIA ... Tandai sebagai tidak relevan
	Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammadiyah di Usia 113 Tahun: Menghadapi Tantangan Era Digitalisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta Syahnanto Noerdin; Ketua Bidang Kerjasama dan hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI Pusat) 2021-2026 dan Alumni Mikom Fisip UMJ. (Ilustrasi : AI Generated). 2. Muhammadiyah, organisasi Islam modern terbesar ... Tandai sebagai tidak relevan
	www.bkn.go.id Selain Pro-Karier ASN, Redesain Reformasi Birokrasi Harus Mampu Wujudkan Asta Cita dan Berdampak Ke Masyarakat www.bkn.go.id Dalam forum konsolidasi nasional seluruh pengelola manajemen ASN se-Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan mengajak seluruh elemen penggerak birokrasi, mulai dari lini Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah daerah, dan ... Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit notifikasi ini

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan | Tampilkan semua notifikasi Anda

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan