| | ||||||||
| Indonesia | ||||||||
| BERITA | ||||||||
DPR: Pengambilan Keputusan Perppu Ormas Kemungkinan Voting Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), Menkominfo Rudiantara (ketiga kanan), Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (ketiga kiri) usai rapat RUU Ormas, Jakarta, Jumat (20/10).
| ||||||||
PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesaat sesaat sebelum rapat pengambilan tingkat I pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (23/10).
| ||||||||
PAN: Partai-partai Penolak Perppu Ormas Bukan Berarti Anti Pancasila Andi Yuliani mengatakan, dengan menolak Perppu Ormas, PAN tidak ingin Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi negara ini. PAN: Partai-partai Penolak Perppu Ormas Bukan Berarti Anti Pancasila.
| ||||||||
6.000 Orang Diprediksi Ikut Demo Penolakan Perppu Ormas di DPR Jakarta - Sekitar 6.000 orang dari Alumni Presidium 212, diprediksi turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Perrpu Ormas), di depan Gedung DPR/MPR ...
| ||||||||
Tolak Perppu Ormas, Gerindra Tak Peduli Kalau Kalah Voting VIVA - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, menegaskan pihaknya tetap menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas, yang tengah dibahas di DPR.
| ||||||||
Politikus PDIP Murka Dianggap Berdosa Dukung Perppu Ormas VIVA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Ormas dibahas dalam Rapat Paripurna, Selasa, 24 Oktober 2017. Sebelum penyampaian pandangan fraksi, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyampaikan laporan jalannya ...
| ||||||||
| Ditjen Politik Kemendagri: Parpol Kita Seperti Bayi Lalu Disuruh Lari MedanBisnis - Blitar. Partai politik di Indonesia diumpamakan seperti bayi baru lahir lalu disuruh berlari. Dan undang-undang yang ada, tidak mendukung tumbuhnya partai politik yang sehat.
| ||||||||
Pendukung Anies Baswedan Minta UU Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras Dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan kepada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
| ||||||||
Kejutan Anies-Sandi pada Pekan Pertama Bertugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno meninjau proyek underpass Mampang, Selasa (17/10/2017). (KOMPAS.
| ||||||||
Jawab Insiden Jenderal Gatot, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tegaskan Semua Orang yang Masuk AS ... Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Senin pagi (23/10) mengeluarkan pernyataan tertulis tentang insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk wilayah Amerika Sabtu lalu (21/10).
| ||||||||
| Lihat hasil lainnya | Edit lansiran ini | ||||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar