Rabu, 19 Juli 2017

Google Alert - berita

Google
berita
Pembaruan harian 20 Juli 2017
BERITA
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Jakarta, CNN Indonesia -- Massa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam mengggelar aksi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dengan dicabutnya status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI), maka ormas tersebut tak bisa menggelar kegiatan atas nama organisasi.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Haris (kanan) saat mengumumkan pencabutan SK Badan Hukum HTI di lobi gedung Sentra Mulia, Jakarta, Rabu (19/07/2017).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi satu dari sejumlah orang yang menulis kesan tentang seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk membocorkan cerita dibalik tulisannya yang berjudul ...
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).(Fabian Januarius Kuwado).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Merdeka.com - Meski telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah hingga kini belum melakukan pembubaran terhadap ormas yang dinilai ...
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Rakernas X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Jokowi menyampaikan soal peran bupati dan jajarannya yang sangat penting bagi perubahan daerah.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Polemik pro dan kontra penerbitan Peraturan Penggantu Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Ormas terus berlanjut.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit lansiran ini
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts.
RSS Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS
Kirimkan Masukan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar