Kamis, 20 Juli 2017

Google Alert - berita

Google
berita
Pembaruan harian 21 Juli 2017
BERITA
Indowarta.com - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini telah resmi dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum oleh Kemenkum HAM.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
PAN Minta Paripurna Diskors untuk Lobi Paket Baru PAN berupaya mendorong opsi alternatif lima isu krusial dalam rapat paripurna untuk mencegah voting.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham ) mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7) pagi ini.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
WinNetNews.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis (20/7/2017) pagi, melantik Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden, di Aula Serbaguna, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 17, Jakarta Pusat.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, akan menjalani sidang putusan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Muhammad Farhan (19) saat ditemui di rumahnya di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017). Farhan adalah mahasiswa Universitas Gunadarma yang jadi korban bullying oleh sejumlah teman-teman sekelasnya.
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa para saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan tersangka Ketua DPR, Setya Novanto, Kamis (20/7).
Google Plus Facebook Twitter Tandai sebagai tidak relevan
Lihat hasil lainnya | Edit lansiran ini
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts.
RSS Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS
Kirimkan Masukan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar